Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab.Banyuwangi


Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015, merupakan tindak lanjut pelaksanaan: (i) Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (ii) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (iii) Peraturan Pemerintah Nomor: 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan (iv) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 08 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencara Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Masing-masing, dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015.

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap SKPD diharapkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Penyusunan dokumen Renstra yang disusun dan disajikan harus mencerminkan penjabaran dan berpedoman RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 yang telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 07 tahun 2011. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 dengan Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, target capaian sasaran dan indikator serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-1015 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-1015. Selain itu, Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-1015 disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-1015 menjadi Rancangan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 yang selanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD mendatang.

 

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015, sebagaimana telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan terkait dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam Dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan ke dalam daftar prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

 

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50 km2. Banyuwangi masih merupakan daerah kawasan hutan karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak kalau dibandingkan kawasan-kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,62%; daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%; perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%; sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman mencapai luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%. Sisanya telah dipergunakan oleh penduduk Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai manfaat yang ada, seperti jalan, ladang dan lain-lainnya. Selain penggunaan luas daerah yang demikian itu, Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta jumlah Pulau ada 13 buah. Seluruh wilayah tersebut telah memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi penduduk Kabupaten Banyuwangi

 

Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.

 

Batas wilayah Kabupaten Banyuwangi sebelah utara adalah Kabupaten Situbondo, sebelah timur adalah Selat Bali, sebelah selatan adalah Samudera Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso. Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak di antara 7043’- 8046’ Lintang Selatan dan 113053’ -114038’ Bujur Timur. Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40 derajat, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya. Daratan yang datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15 derajat, dengan rata-rata curah hujan cukup memadai sehingga bisa menambah tingkat kesuburan tanah.

 

Dataran rendah yang terbentang luas dari selatan hingga utara di mana di dalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir di sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat 35 DAS, sehingga di samping dapat mengairi hamparan sawah yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah.

 

Berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang dan Jember. Tidaklah mengherankan kalau Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Timur.

 

Dari hasil Sensus Penduduk 2010, masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Banyuwangi masih tertumpu di Kecamatan Muncar yakni sebesar 8,2 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Banyuwangi sebesar 6,8 persen, Kecamatan Rogojampi sebesar 5,9 persen,Kecamatan Srono sebesar 5,6 persen, Kecamatan Genteng sebesar 5,3 persen dan kecamatan lainnya di bawah 5 persen. Kecamatan Licin, Glagah dan Giri adalah 3 kecamatan dengan urutan terbawah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yang masing-masing berjumlah 27.993 orang, 28.295 orang dan 33.984 orang. Sedangkan Kecamatan Muncar dan Banyuwangi merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya di Kabupaten Banyuwangi, yakni masing-masing sebanyak 127.919 orang dan 106.112 orang.

 

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010–2015, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman bagi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Banyuwangi.

 

Rencana Strategis tahun 2010 – 2015 ini disusun berdasarkan PP. No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Perda No. 06 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 60 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra – SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:
  1. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  2. Undang-undang Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
  4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286 );
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421 );
  8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi Undang-undang;
  9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  11. Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025;
  17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
  19. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi No. 60 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi.

Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi di bidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 ditetapkan dengan maksud :
  1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi;
  2. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dalam jangka menengah;
Untuk dasar penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi yang mencerminkan penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel. Adapun tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra), antara lain adalah :
  1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
  2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
  3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.

Mini Gallery

Kontak Support

Anda bisa menghubungi Kontak Support kami di bawah ini untuk segala pertanyaan yang berhubungan dengan Website dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi

Status YM

Status YM

Jl. KH. Agus Salim No. 109 Banyuwangi

Telp/Fax. (0333) 425119

SMS Center  085 2320 55583

 

Anda disini: Beranda Profil Rencana Strategis