Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban wilayah diikuti 125 orang dengan Tema \"Menyongsong Pelaksanaan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) Serentak Tahun 2019.\"

By Kesbangpol 01 Jul 2019, 21:26:23 WIB Umum
Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Keterangan Gambar : Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)


Selasa, 25 Juni 2019 Pukul 09.00 s.d. 12.15 WIB di Aula Hotel Ikhtiar Surya Jalan Gajahmada Kelurahan Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban wilayah diikuti 125 orang dengan Tema "Menyongsong Pelaksanaan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) Serentak Tahun 2019."

Hadir dalam kegiatan, antara lain :

  1. Drs. Wiyono, MH (Kepala Bakesbangpol Banyuwangi);
  2. Aziz Hamidi, M.Si (Kabag. Pemerinatahan Desa Setda Banyuwangi);
  3. Aiptu Samsul Muarif (Kanit 4 Satintelkam Polres Banyuwangi);
  4. Drs. Agus Mulyono, M.Si. (Kabid. Kewaspadaan, Pencegahan dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Banyuwangi);
  5. Perwakilan Camat Kabupaten Banyuwangi;
  6. Perwakilan Lurah dan Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi.

Drs. Wiyono, MH (Kepala Bakesbangpol Banyuwangi);

  1. Sebentar lagi kita akan melaksanakan Pilkades serentak tanggal 09 Oktober 2019 jadikan momentum tersebut sebagai pelatihan dalam menyongsong pilkada Tahun 2020. Forum kewaspadaan dini tahun ini merupakan babak baru dimana FKDM dibawah Pemerintah Kecamatan. Sedangkan Kominda dibawah naungan BIN. BIN sendiri tidak memiliki kantor di Kabupaten sehingga Kesbangpol perlu mengakomodir organisasi tersebut maka dibentuklah FKDM dan Tim Pengendali Stabilitas Daerah;
  2. Menurut aturan, FKDM Daerah diisi oleh pejabat ASN, namun dalam pelaksanaan berbenturan dengan tugas sehari hari melayani masyarakat sehingga dirasa fungsi intelijen tidak dapat berjalan dengan baik, selanjutnya Kesbangpol Banyuwangi membentuk FKDM Tingkat Kabupaten sebagai supevisi FKDM Kecamatan. adapun tujuannya adalah demi terciptanya stabilitas daerah.
  3. Terkait dengan aturan dalam pelaksanaan Pilkades Serentak dimana Pemerintah kabupaten hanya sebagai fasilisator dan kabupaten tidak ikut campur dalam panitia pilkades. Syarat pendidikan calon Kades adalah minimal SMP.

Drs. Agus Mulyono, M.Si. (Kabid Kewaspadaan dan penanganan Konflik Bakesbangpol Banyuwangi) selaku moderator. Memperkenalkan dan menyampaikan beberapa hal terkait FKDM:

  1. Aziz Hamidi, M.Si. (Kabag Pemerintahan) menjelaskan terkait materi Pilkades Serentak 09 Oktober 2019;
  2. Berdasarkan Perda Nomor 09 Tahun 2015 pelaksanaan pilkades dilaksanakan secara serentak. Dalam permendagri juga sama diamanatkan, apabila terlalu banyak maka dilaksanakan serentak. Di Banyuwangi dilaksanakan ada 3 gelombang yaitu Th. 2017 ada 51 desa, 2019 ada 130 desa.dan 2020;
  3. Gambaran umum pilkades serentak Rabu, 9 Oktober 2019 mulai pukul 07.00 Wib s.d selesai, dengan jumlah desa sebanyak 130 desa tersebar di 25 Kecamatan (Berdasarkan Keputusan Bupati  29 Januari 2019), adapun TPS yang disediakan panitia sebanyak 1.015 TPS dengan persyaratan telah tertuang dalam aturan permendagri, Perda dan Perbup;
  4. Pendaftaran 29 Juni s.d 07 Juli 2019 dengan perpanjangan pendaftaran selama 20 hari, apabila peserta lebih dari 5 orang maka dilaksanakan seleksi/tes tulis, dan hasil tes tulis akan digabungkan dengan point scor selanjutnya dilakukan rangking;
  5. Untuk calon dari TNI/Polri harus ada surat rekomendasi dari Pimpinan/Komandan, apabila Calon dari BPD maka yang bersangkutan harus berstatus non aktif dari BPD;
  6. Kerawanan potensi permasalahan saat tahapan pendaftaran adalah waktu/jam penutupan pendaftaran, perlu diketahui waktu/jam penutupan pendaftaran tergantung dari tata tertib/aturan dari panitia desa, kami berharap hal ini jadi perhatian jangan sampai menjadi permasalahan terkait jam penutupan pendaftaran;
  7. Penempatan TPS dimungkinkan menggunakan pola TPS terpusat di satu titik misalnya di Lapangan.

Sesi Tanya Jawab Materi Pilkades Serentak Tahun 2019.

  1. Irwan (FKDM Kec. Kalipuro) tentang aturan Cakades tidak boleh telah menjabat 3x berturut, karena ada di wilayah kami Cakades sudah menjabat 2X namun dalam 1 periode tidak nyalon selanjutnya menyalonkan lagi, apakah hal tersebut masuk dalam 3x berturut2;
  2. Afandi (FKDM Kec. Kabat) yang intinya bahwa terkait score kewenangan ada di panitia desa atau Panitia Kabupaten;
  3. Gatot Eko (FKDM Purwoharjo) yang intinya bahwa untuk money politik yang disanksi pidana pihak pemberi atau pihak penerima, peran dan langkah BPD sebagai pengawas pilkades serentak;
  4. Minto (FKDM Muncar) yang intinya bahwa apakah temuan temuan dari FKDM dalam pelaksanaan Pilkades dapat merekomendasikan diskualifikasi terhadap cakades yang kedapatan melakukan pelanggaran dan bahkan dapat merekomendasikan untuk penjatuhan sanksi;
  5. Wawan (FKDM Bangorejo) yang intinya bahwa adanya calon Kades yang memiliki beberapa SK /Pengalaman di pemerintah Desa, apakah SK SK tersebut masuk dalam skoring;
  6. Tris Irawan (FKDM) yang intinya Anggaran pelaksanaan Pilakdes serentak bersumber darimana, bagaimana cara kalkulasinya mohon dijelasakan.

 

Jawaban.

  1. Apabila Cakades telah menjabat 2 periode dan ada massa jeda maka diperbolehkan maju menjadi cakades;
  2. Terkait pengalaman Cakades telah diatur dalam peraturan Bupati, apa saja jabatan jabatan yang termasuk dalam skoring;
  3. Untuk Money Politik dalam permendagri, perda dan Perbup disebutkan permasalahan Money Politik ditangani oleh kepolisian. Tugas BPD selaku pengawas proses pelaksanaan pilkades apabila ada pelanggaran BPD melaporkan ke pihak kepolisian;
  4. Panitia Kabupaten sebagai penyelenggara tes tulis yang bekerjasama dengan pihak ke 3 (Unej/Untag) selanjutnya hasil tes tulis akan diserahkan ke panitia Desa dan digabung dengan scor point yang lain oleh panitia desa;
  5. Fungsi FKDM berdasarkan Permendagri Th. 2018 adalah menajaring menampung segala permasalahan di wilayah sehingga FKDM berkewajiban menyampaikan segala bentuk informasi kepada pemerintah. Terkait diskualifikasi calon hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur diskualifikasi calon, adapun proses diskualifikasi adalah ketika Cakades tidak memenuhi unsur/kriteria syarat menjadi cakades;
  6. Anggaran untuk masing - masing desa tidak sama karena berkaitan dengan DPT, TPS dan lain sehingga anggaran per desa tidak sama, adapun sumber dana dari ABPD dan APBD Des untuk sementara alokasi dari APBD sekitar 13,5 Milyar dan sisanya ditanggung oleh APBD Des.

 

Polres Banyuwangi (Aiptu Samsul) yang intinya bahwa.

  1. Pasca Pemilu Th. 2019 secara umum di Kab. Banyuwangi berjalan lancar, terkait PHPU di MK sidang putusan akan diajukan pada Kamis 27 Juni 2019;
  2. Terkait Pilkades serentak Th. 2019 di bulan Oktober berdekatan dengan pelantikan Presiden terpilih sehingga perlu dijadikan perhatian;
  3. Money Politik dalam pilkades berlaku pada saat massa kampanye, apabila ada ditemui ada unsur money Politik dalam pilkades maka silakan laporkan kepada Kepolisian, akan kami tindak lanjuti laporan dari rekan2 dilapangan demi lancarnya pelaksanaan Pilkades.

 

Kesimpulan:

Bahwa kegiatan rakor FKDM dalam rangka menyamakan persepsi terkait langkah langkah yang diambil oleh anggota FKDM dalam pelaksanaan Pilkades serentak Th. 2019 sehingga tercipta kondusifitas wilayah.




Write a comment

Ada 109 Komentar untuk Berita Ini

View all comments

Write a comment