Rapat Koordinasi Tim Fasilitasi Pencegahan Penanganan Pasca Konflik Sosial
Rapat Koordinasi Tim Fasilitasi Pencegahan Penanganan Pasca Konflik Sosial

By Kesbangpol 26 Jun 2019, 15:17:16 WIB Kedinasan
Rapat Koordinasi Tim Fasilitasi Pencegahan Penanganan Pasca Konflik Sosial

Keterangan Gambar : Kamis, 20 Juni 2019 Pukul 08.00 WIB dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pencegahan Penanganan Pasca Konflik Sosial dihadiri 50 orang bertempat di Aula Hotel Ikhtiar Surya Jalan Gajah Mada Kelurahan Panataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. Hadir dalam pertemuan: 1. Bpk Drs.Wiyono ( Kepala Badan Bakesbangpol Kab. Banyuwangi); 2. Bpk Agus Mulyono (Kabid. Kewaspadaan Bakesbangpol Kab. Banyuwangi); 3. Bpk A. Kohar (Kabid Politik dan Ham Bakesbangpol Kab. Banyuwangi); 4. Bpk Maringan Napitupulu (Seksi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Banyuwangi); 5. Kapten Laut (P) Eko Kawitono (Pasi Intel Lanal Banyuwangi); 6. Pelda Joko widodo (Dansub Inteldim 0825); 7. Bpk Sunaryo (Lapas Banyuwangi); 8. Bpk Dwi Sony Wicaksono (Sekretaris PN Banyuwangi); 9. Bpk Yudi Erwanto (Kasubid Kewaspadaan Bakesbangpol Kab. Banyuwangi); 10. Aiptu Samsul Muarif, S.H. (Intelkam Polres Banyuwangi); 11. Bpk Gozali (Kemenag Kab Banyuwangi); 12. Rudiantoro (Kejaksaan Banyuwangi); 13. Bpk K.H.M.Yamin.Lc (ketua MUI Banyuwangi). Arahan Bapak Drs.Wiyono.M.H. (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi): a. Pertemuan koordinasi rapat Tim Fasilitasi Pencegahan Penanganan Pasca Konflik ini sangat perlu dan bermafaat buat bangsa dan bangsa tugas mencakup pencegahan, penindakan dan rehabilitasi. Karena konflik terjadi bukan hanya antara manusia dan manusia bisa juga terjadi antara manusia dan alam di daerah; b. Kalau potensi konflik tidak segera di atasi bisa berdampak besar dan harus segera di atasi sampai selesai. Jangan setengah-setengah dalam menyelesaikan; c. Kita harus bisa menerima berita yang kemungkinan besar adalah berita hoax, karena sangat mudah memicu konflik; d. Ranah kita hanya memfasilitasi atau kordinasi untuk penindakan di pegang pihak berwajib terutama kepolisian karena potensi konflik bisa terjadi dimana-mana dan sewaktu-waktu; e. Mendekati pemilihan bupati sudah dekat untuk terjadinya komfik sangat besar. ? Aiptu Samsul Muarif.SH.( Intelkam polres Banyuwangi): a. Dasar hukum UU No. 07 Tahun 2013 tentang teknis penangganan konflik dan Peraturan Bupati untuk membentuk tim fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik sosial, sedangkan sumber dari konflik sosial antara lain perorangan, massal, keluarga dan kampung; b. Konflik politik meliputi yang sudah berlangsung pemilu yang sekarang masih berlangsung dan pilkades yang rencana akan di laksanakan oktober 2019 yang akan dilaksanakan 130 desa dan akan adanya pilkada yang perlu di waspadai rawan terjadi gesekan dan bisa memicu konflik; c. Konflik ekonomi meliputi harga sembako dan harga pupuk yang tidak stabil; d. Konflik sumber daya alam yang terjadi di tambang emas dan tambang pasir harus ada penanganan khusus karena sangat rawan pemicu konflik di masyarakat; e. Upaya mengatasi dengan memperkuat kerukunan antar umat beragama, masyarakat, meningkatkan wawasan kebangsaan, kesadaran hukum dan pemetaan wilayah konflik. Bpk Drs.Agus Mulyuno (Kabid Kewaspadaan Bakesbangpol Banyuwagi) yang intinya : a. Tim Fasilitasi merupakan yang perlu dibentuk kembali dan nama-nama yang di ajukan di setiap SKPD. Setiap kejadian harus di koordinasikan antar lembaga yang terkait; b. Tim Fasilitasi berbeda dengan Tim Penindakan. Tim Fasilitasi hanya memfasilitasi konflik dan melaksanakan rehabilitasi. Sedangkan Tim Penindakan di laksanakan oleh kepolisian; c. Konflik itu harus segera di atasi dan agar tidak berlanjut yang kami kesulitan dalam pemulihan konflik; d. Koordinasi sangat diperlukan antar instansi untuk mencegah potensi konflik untuk segera bisa dilaksanakan penanganan dan pencegahan.


Kamis, 20 Juni 2019 Pukul 08.00 WIB dilaksanakan Rapat  Koordinasi Tim Pencegahan Penanganan Pasca Konflik Sosial dihadiri 50 orang bertempat di Aula Hotel Ikhtiar Surya Jalan Gajah Mada Kelurahan Panataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.

Hadir dalam pertemuan:

  1. Bpk Drs.Wiyono ( Kepala Badan Bakesbangpol Kab. Banyuwangi);
  2. Bpk Agus Mulyono (Kabid. Kewaspadaan Bakesbangpol Kab. Banyuwangi);
  3. Bpk A. Kohar (Kabid Politik dan Ham Bakesbangpol Kab. Banyuwangi);
  4. Bpk Maringan Napitupulu (Seksi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Banyuwangi);
  5. Kapten Laut (P) Eko Kawitono (Pasi Intel Lanal Banyuwangi);
  6. Pelda Joko widodo (Dansub Inteldim 0825);
  7. Bpk Sunaryo (Lapas Banyuwangi);
  8. Bpk Dwi Sony Wicaksono (Sekretaris PN Banyuwangi);
  9. Bpk Yudi Erwanto (Kasubid Kewaspadaan Bakesbangpol Kab. Banyuwangi);
  10. Aiptu Samsul Muarif, S.H. (Intelkam Polres Banyuwangi);
  11. Bpk Gozali (Kemenag Kab Banyuwangi);
  12. Rudiantoro (Kejaksaan Banyuwangi);
  13. Bpk K.H.M.Yamin.Lc (ketua MUI Banyuwangi).

Arahan Bapak Drs.Wiyono.M.H. (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi):

  1. Pertemuan koordinasi rapat Tim Fasilitasi Pencegahan Penanganan Pasca Konflik ini sangat perlu dan bermafaat buat bangsa dan bangsa tugas mencakup pencegahan, penindakan dan rehabilitasi. Karena konflik terjadi bukan hanya antara manusia dan manusia bisa juga terjadi antara manusia dan alam di daerah;
  2. Kalau  potensi konflik tidak segera di atasi bisa berdampak besar dan harus segera di atasi sampai selesai. Jangan setengah-setengah dalam menyelesaikan;
  3. Kita harus bisa menerima berita yang kemungkinan besar adalah berita hoax, karena sangat mudah memicu konflik;
  4. Ranah kita hanya memfasilitasi atau kordinasi untuk penindakan di pegang pihak berwajib terutama kepolisian karena potensi konflik bisa terjadi dimana-mana dan sewaktu-waktu;
  5. Mendekati pemilihan bupati sudah dekat untuk terjadinya komfik sangat besar.

Aiptu Samsul Muarif.SH.( Intelkam polres Banyuwangi):

  1. Dasar hukum UU No. 07 Tahun 2013 tentang teknis penangganan konflik dan Peraturan Bupati untuk membentuk tim fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik sosial, sedangkan  sumber dari konflik sosial antara lain perorangan, massal, keluarga dan kampung;
  2. Konflik politik meliputi yang sudah berlangsung pemilu yang sekarang masih berlangsung dan pilkades yang rencana akan di laksanakan  oktober 2019 yang akan dilaksanakan 130 desa dan akan adanya pilkada yang perlu di waspadai rawan terjadi gesekan dan bisa memicu konflik;
  3. Konflik ekonomi meliputi harga sembako dan harga pupuk yang tidak stabil;
  4. Konflik sumber daya alam yang terjadi di tambang emas dan tambang pasir harus ada penanganan khusus karena sangat rawan pemicu konflik di masyarakat;
  5. Upaya mengatasi dengan memperkuat kerukunan antar umat beragama, masyarakat, meningkatkan wawasan kebangsaan, kesadaran hukum dan pemetaan wilayah konflik.

Bpk Drs.Agus Mulyuno (Kabid Kewaspadaan Bakesbangpol Banyuwagi)  yang intinya :

  1. Tim Fasilitasi merupakan yang perlu dibentuk kembali dan nama-nama yang di ajukan di setiap SKPD. Setiap kejadian harus di koordinasikan antar lembaga yang terkait;
  2. Tim Fasilitasi berbeda dengan Tim Penindakan. Tim Fasilitasi hanya memfasilitasi konflik dan melaksanakan rehabilitasi. Sedangkan Tim Penindakan di laksanakan oleh kepolisian;
  3. Konflik itu harus segera di atasi dan agar tidak berlanjut yang kami kesulitan dalam pemulihan konflik;
  4. Koordinasi sangat diperlukan antar instansi untuk mencegah potensi konflik untuk segera bisa dilaksanakan penanganan dan pencegahan.



View all comments

Write a comment