Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik
Monitoring dan Evaluasi bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2018 dan tahun 2019

By Kesbangpol 17 Des 2019, 08:44:18 WIB Kedinasan
Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Keterangan Gambar : Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik


Merujuk UU RI No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diamanatkan bahwa sumber keuangan partai politik bersal dari: 1. Iuran Anggota, 2. Sumber yang sah menurut hukum dan, 3. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten, maka untuk efektivitas dan efisiensi pertanggungjawabannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi memfasilitasi dengan menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Partai Politik di maksud (TA 2018 dan 2019)yang bertempat di Aula Bakesbangpol pada tanggal 11 Desember 2019, melalui pemaparan yang dilakukan oleh BPKAD Banyuwangi (Kepala Bidang Anggaran dan Kepala BIdang Akuntansi).

Dalam paparannya BPKAD Kabupaten Banyuwangi menekankan bahwa sesuai regulasi penggunaan bantuan keuangan partai politik difokuskan pada pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat dari Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuwangi. Lebih lanjut ditegaskan oleh Bpk. Agustinus Harsono, SE., M.Si. dan Bpk. Firman Hidayat, SE. (BPKAD Kabupaten Banyuwangi) bahwa laporan pertanggungjawaban harus disampaikan ke BPK-RI paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkahir. Dan manakala ketentuan ini dilanggar maka akan dikeluarkan sanksi administrasi berupa tidak memberikan bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berkenaan.

Kegiatan ini berlangsung lancar dan antusias, mengingat 50 orang peserta pengurus partai politik se-Kabupaten Banyuwangi cukup aktif saat dialog berlangsung sampai berakhirnya penyelenggaraan kegiatan tersebut.




View all comments

Write a comment